BANTUL – Badan Pusat Statistik (BPS) DIY menegaskan polemik perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus diselesaikan melalui verifikasi agar bantuan sosial tetap tepat sasaran.
Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan perubahan peringkat kesejahteraan tidak otomatis menandakan kesalahan pendataan. DTSEN disusun dari berbagai sumber, seperti data administrasi, survei, dan hasil penelitian.
“Kita tidak mencari kesalahan siapa pun. Yang terpenting adalah verifikasi agar yang benar-benar berhak tetap menerima bantuan,” ujarnya di Kantor BPS DIY, Senin (24/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perubahan desil memicu protes karena sejumlah keluarga yang sebelumnya berada pada desil 1–4 naik peringkat sehingga tidak lagi tercatat sebagai penerima bansos.
Menurut Endang, warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan melalui kanal yang disediakan Kementerian Sosial.
Ia menjelaskan penentuan desil didasarkan pada sekitar 40 indikator, meliputi kondisi rumah, sanitasi, akses air bersih, pendidikan, kepemilikan aset, hingga indikator sosial ekonomi lainnya.
Endang juga mengakui masih ada potensi kesalahan pendataan, baik inclusive error maupun exclusive error, sehingga verifikasi menjadi langkah utama untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang berhak.
Penulis : Fajarista
Editor : Arie
